Kasus yang menimpa YN (14 tahun) di Kabupaten Rejanglebong, EP (19 tahun) di Kabupaten Tangerang, serta NN (13 tahun) di Surabaya merupakan sebagian kecil dari tumpukan kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Selain tiga kasus tersebut, masih ada ratusan kasus yang belum sempat dikabarkan media. Korban lain, pria ataupun wanita, yang tidak melapor karena dibungkam maut, ancaman, ataupun bujukan pelaku pun masih ada saja.

Pelaku pembunuhan sekaligus kekerasan seksual YN mengaku sudah berencana memerkosa bersama 13 pelaku lainnya, seperti yang diliput Merdeka.com. Rencananya dibuat semalam sebelum kejadian. Malam itu pun mereka pesta minuman keras, kemudian melakukan kebiadaban mereka keesokannya.

Mengkhawatirkannya, dua pelaku yang terlibat pelecehan dan pembunuhan YN merupakan anak usia 16 tahun. VOA Indonesia mencatat, kasus itu pun sampai menjadi sorotan media Kanada, Australia, Inggris, India, dan Amerika Serikat.

Di Tangerang lebih parah. Pelaku pelecehan EP sampai menggunakan gagang cangkul ketika melakukan kebiadabannya, mengakibatkan EP meninggal. Setelah melakukan itu, pelakunya melarikan diri, meninggalkan korban babak belur dan tewas mengenaskan terkunci di kamar kosnya.

Alim (15 tahun), salah seorang dari tiga pelaku yang tertangkap merupakan siswa kelas III SMP. Menurut liputan Kompas, Kamis (19/5/2016), “Alim merupakan anak yang pendiam, santun, pernah masuk pesantren, dan berasal dari keluarga harmonis.”

Siapa sangka, bocah itu diketahui sudah berhubungan intim sejak kelas II SMP menurut Kepala Unit V Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Komisaris Handik Zusen.

Kasus yang menimpa NN di Surabaya pun tidak jauh berbeda kasusnya. IDN Times menyatakan, pelecehan seksual berat itu dilakukan delapan remaja berusia 9, 12, dan 14 tahun.

Selama sembilan tahun, AS sang pelaku utama sudah melecehkan NN secara diam-diam. Kini, dia mengajak teman-temannya untuk melakukan kebiadaban itu beramai-ramai.

“Dalam melakukan kejahatannya, AS mencekoki korban dengan obat penenang Pil Double L. Korban pun jadi ketergantungan, dan sering meminta pil itu kepada AS. Ketika itulah, pelaku melakukan aksi kejahatannya,” seperti yang tertulis di IDN Times.

Kasusnya Semakin Banyak

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dipublikasikan BBC Indonesia menunjukkan, sebanyak 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2015. Berarti, ada 881 kasus terjadi setiap harinya.

Jumlah tersebut didapat dari data Pengadilan Agama (305.535 kasus) juga mitra Komnas Perempuan (16.217 kasus). Menurut analisis mereka, jumlahnya meningkat sekitar 9 persen dari tahun sebelumnya.

Kasus kekerasan terhadap anak pun jumlahnya meningkat sejak 2014. Menurut data Komnas Anak yang dipublikasikan MetroTV, ada 6.726 kasus kekerasan pada anak sepanjang 2015. Sebanyak 58 persennya (sekitar 3.901 kasus) merupakan kasus kekerasan seksual.

Sementara itu, pada 2014 ada 4.265 kasus kekerasan pada anak. Sebanyak 52 persennya (2.217 kasus) merupakan kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data-data tersebut, BBC menyebutkan Indonesia berada dalam darurat kekerasan seksual.

Sorotan Media

Kasus-kasus itu mendapat sorotan media sejak awal Mei 2016 hingga Rabu (18/5/2016). Motif, modus, dan penyebab kejahatan tersebut menjadi bahasan media selama seminggu penuh.

Terlepas dari kritik netizen terhadap pendapatnya, Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2009-2014 Tifatul Sembiring menyatakan lewat twitternya, “Minuman keras itu induk dari segala kejahatan.”

Kepada Republika.co.id, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan, “Video porno yang sering ditonton menjadi sumber permasalahan.” Mereka bisa leluasa menonton video tersebut tanpa pengawasan orangtua, karena diakses di ponsel pribadi.

Senada dengan hal itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendata, “Sebanyak 97 persen anak seusia SMP dan SMA bisa mengakses link porno, sementara anak usia SD ada 92 persen.”

Sementara itu, Geotimes.com menyayangkan masih adanya pihak yang beranggapan pemerkosaan terjadi karena korban berpakaian minim sehingga memancing hasrat pelakunya. “(Itu salah karena) banyak pula wanita berpakaian tertutup yang jadi korban pemerkosaan,” tulis media itu.

Pandangan patriarki atau “budaya macho” seperti itulah yang disinyalir Geotimes.com sebagai faktor utamanya. Budaya patriarki yang mengelasduakan perempuan tidak akan membawa bangsa ini ke mana-mana.

“Jika budaya patriarki dikikis, maka masalah pakaian, narkoba, maupun miras akan bisa dikendalikan dengan lebih baik lagi. Hal tersebut karena perempuan akan berpartisipasi lebih baik lagi dalam membuat negara kita lebih kuat,” tulis Arli Aditya Parlikesit yang membuat artikel tersebut di Geotimes.com.

Hukum Kekerasan Seksual Belum Sempurna

Apapun penyebabnya, semua pihak sepakat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual melalui jalur hukum. Namun, hukum kekerasan seksual yang berlaku di Indonesia masih dikritik sejumlah pihak.

Kepada BBC (12/5/2016), Peneliti Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia Clara Siagian tidak setuju dengan hukuman tambahan pada rancangan Perppu berupa kebiri, pemasangan chip untuk memantau pergerakan, serta publikasi identitas pelaku.

“Itu reaktif dan bombastis. Solusi cepat, apakah itu efektif jangka panjang? Kita tidak mau menghasilkan produk hukum yang tidak efektif, toh?” kata dia kepada BBC Indonesia.

Ketua Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor) Reni Kusumowardhani, Senin (16/5/2016), kepada Kompas menyatakan harapannya agar Direskrimum melibatkan psikolog forensik dalam menyelesaikan kasus tersebut.

“Penuntutan kasus luar biasa (yang melibatkan anak di bawah umur) seperti ini lebih baik melibatkan kalangan psikolog forensik. Hasil penelitian psikolog forensik ini bisa melacak dan menandai adanya perkembangan kecenderungan sosial negatif sebagai bekal melakukan koreksi,” kata dia.

Menurut dia, langkah koreksi lebih penting dibandingkan merancang hukuman yang makin berat yang tidak membuka ruang pengoreksian.

Hukuman Lebih Ringan

Psikolog Forensik, Reza Indragiri Amriel melalui Republika.co.id (7/5/2016) mengimbau aparat hukum untuk bekerja dengan teliti dalam menangani kasus pemerkosaan dan pembunuhan tersebut.

“Sebab, ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk meringankan hukuman,” kata dia. Dalam kasus yang menimpa YN, pelaku dapat diringankan hukumannya karena faktor umur. Sebab, ada salah satu pelaku yang masih di bawah umur.

Kekhawatiran Reza terbukti di tempat lain. Di Kediri, SS yang merupakan pelaku pencabulan 58 anak di bawah umur diringankan hukumannya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman 13 tahun penjara karena kejahatan luar biasa, sementara hakim meringankannya menjadi sembilan tahun.

Faktor usia yang sudah terlalu tua dan itikad baik pelaku di masyarakat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan tuntutan JPU.