Sejumlah negarawan, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) tekankan pentingnya pers sebagai pendorong pembangunan. Oleh karena itu, pers diharap makin menyajikan berita berimbang dan kritis.

Dalam pidato Hari Pers Nasional 9 Februari 2016 di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (9/2), Presiden Jokowi berharap pers dapat menggerakkan dan membangun optimisme publik.

Namun, sejumlah media justru membuat berita sensasional yang meruntuhkan optimisme. “Bayangkan, ada berita judulnya ‘Indonesia diprediksi akan hancur.’ Ini bukan kali pertama,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip media.

Presiden juga menyarankan, tidak ada salahnya memutar lagu-lagu nasional ketika prime time untuk meningkatkan nasionalisme.

Hal senada juga disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dia berpendapat, pers juga sangat berperan menyebarkan wawasan kebangsaan. “Media itu milik rakyat. Karena itu, penting untuk membangun kebangsaan,” kata Zulkifli seperti dikutip media.

Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai, perkembangan pers belakangan ini semakin berkembang ke arah pragmatisme. Menurut dia, hal itu tampak dari porsi pemberitaan yang memihak pemodal daripada kepentingan rakyat. Padahal, pers di masa perjuangan dimanfaatkan tokoh pendiri bangsa untuk menyebarkan tulisan kritis.

“Sudah waktunya kita kembalikan semangat dan elan bahwa pers itu pers perjuangan. Pers mesti berjuang untuk mengangkat harkat martabat bangsa,” kata Rizal seperti dikutip media.

Menyebar Ketidakpercayaan

Presiden menambahkan, keinginan untuk memuat berita secara cepat sering kali mengabaikan kode etik jurnalistik, sehingga berita yang dihasilkan tidak akurat atau berimbang.

Bahkan, ada pula berita yang bercampur aduk antara fakta dan opini yang terkadang menghakimi seseorang. “Ini sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Berita-berita seperti itulah yang dinilai menyebarkan ketidakpercayaan kepada kinerja negara. Padahal, Presiden Jokowi berpendapat kepercayaan merupakan modal awal pembangunan.

Presiden berpendapat, dengan adanya kepercayaan, arus modal dan investasi akan mengalir masuk. Tanpa itu, jangan harap ada yang mau menyimpan uang dan berbisnis di Indonesia.

“Yang bisa membangun kepercayaan itu adalah media. Sebab, persepsi dan citra muncul karena berita yang kita bangun,” menurut Presiden Jokowi.

Tetap Kritis

Meski begitu, bukan berarti pers perlu berubah menjadi corong yang membangun citra pemerintah. Pers musti tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan kritis.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, “Ciri pers Indonesia yang berjatidiri dan merdeka tidak perlu diubah, termasuk melontarkan kritik dan saran untuk pemerintah.”

Meski begitu, Tjahjo mengingatkan, jangan sampai kritik yang dilontarkan berupa fitnah dan justru membuat masyarakat bias dalam mencerna informasinya.

Sementara itu, Menteri Kordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengingatkan wartawan-wartawan muda untuk terus menambah ilmu dan kualitas berita yang dibuatnya.

Pasalnya, menurut Puan, belum ada kesetaraan kualitas berita antara berita yang dibuat wartawan senior dengan wartawan yang relatif baru.